Peredaran obat palsu merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Obat palsu berbahaya ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi,tetapi juga dapat menimbulkan efek kesehatan yang fatal, termasuk keracunan, resistensi obat, hingga kematian. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan memiliki peran penting dalam mengatasi
permasalahan ini. Tugas BPOM meliputi pengawasan, penegakan hukum, serta edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko penggunaan obat yang tidak sesuai standar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran peran BPOM terhadap penyelesaian peredaran obat palsu dalam perlindungan hukum konsumen di Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan jenis non eksperimental dengan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data secara trianggulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian data diolah dan dianalisa. Hasil penelitian menunjukkan peredaran obat palsu di Jawa Tengah masih mengkhawatirkan meski temuan obat tidak memenuhi syarat menurun. BPOM bertugas mengawasi, menegakkan hukum, dan mengedukasi masyarakat, serta melindungi konsumen agar mendapat produk aman. Tantangan utama adalah kurangnya pemahaman
masyarakat, sehingga BPOM perlu memperkuat penegakan hukum dan sosialisasi untuk melindungi kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : BPOM, Obat Palsu, Perlindungan Konsumen.